Jakarta – Menteri Koordinator bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menilai, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka sudah tak bisa melakukan perlawanan terhadap putusan Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung.

Kedua lembaga tertinggi peradilan tersebut sama-sama mempersoalkan keabsahan surat keterangan penyetaraan pendidikan Gibran yang digunakan untuk maju sebagai cawapres di Pemilu 2024.

Dirilis dari PINTAS1.com Yusril

Mengatakan, putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final dan mengikat atau binding. Dia memastikan tak ada upaya hukum lanjutan termasuk peninjauan kembali (PK) dalam sistem peradilan di Mahkamah Konstitusi.

Demikian pula, kata dia, pada proses hukum di Mahkamah Agung. Perlawanan hanya bisa ditempuh melalui pengajuan PK.

Namun, Gibran tak bisa mengajukan PK karena bukan pihak berperkara atau tergugat dalam putusan tersebut.

“Putusan Mahkamah Agung sudah final karena Pak Wapres tidak bisa mengajukan PK karena beliau bukan pihak dalam perkara,” kata Yusril, Selasa (10/11).

Hak Menyatakan Pendapat (HMP) di DPR

Yusril mengatakan pemerintah tidak dapat mencampuri langkah Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) atas polemik ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Sejauh ini, sebanyak 248 anggota DPR dari tujuh fraksi telah menandatangani usulan penggunaan Hak Menyatakan pendapat (HMP) atas wacana pemakzulan Gibran.

Yusril mengatakan pemerintah akan menghormati proses yang berlangsung di parlemen.

Ia menegaskan tindak lanjut atas putusan pengadilan terkait dokumen pendidikan Gibran kini memasuki ranah politik dan ketatanegaraan.

“Pemerintah tidak dapat terlalu jauh mencampuri proses tersebut karena merupakan kewenangan DPR,” ujar Yusril saat ditemui di Jakarta pada Selasa, (10/11).

Polemik tersebut berkaitan dengan dua putusan pengadilan, yakni Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA).

Dalam Putusan Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026, MK menyatakan permohonan terkait persyaratan pendidikan wakil presiden tidak dapat diterima karena pemohon tidak memiliki kedudukan hukum atau legal standing.

Namun, dalam pertimbangan hukumnya, MK menyatakan tidak menemukan bukti meyakinkan bahwa Gibran memiliki ijazah, sertifikat, atau diploma pendidikan luar negeri yang setara dengan sekolah menengah atas (SMA).

Sementara itu, melalui Putusan Kasasi Nomor 742 K/ TUN/2026, MA mengabulkan gugatan terhadap surat keterangan penyetaraan pendidikan setara SMA milik Gibran. Surat tersebut dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum.

Yusril mengatakan masih terdapat proses administrasi yang harus diselesaikan untuk menindaklanjuti putusan MA.

Ia mendapat informasi bahwa putusan tersebut akan diunggah ke laman resmi MA sebelum ditindaklanjuti pihak tergugat.

Menurut Yusril, setelah proses tersebut diselesaikan, persoalan hukum administrasi negara terkait surat penyetaraan dapat dianggap tuntas.

Adapun proses selanjutnya berada dalam ranah hukum tata negara yang menjadi kewenangan DPR.

I tim