Pemda Alor : Kami Komitmen Tindaklanjuti Semua Rekomendasi.

Kalabahi - DETAKTIMUR.COM - Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Alor, Marianus Yupiter Adang, S.H, mengatakan pemeriksaan yang dilakukan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) di Kabupaten Alor dinilai sangat baik untuk memastikan seluruh Pelaksanaan APBD Kabupaten Alor Khusus kegiatan belanja pemerintah daerah berjalan sesuai aturan. Hal itu disampaikan Marianus saat dikonfirmasi DETAKTIMUR.COM di ruang kerjanya, Jumat (13/11/2026).

Pemeriksaan oleh BPK yang sudah memasuki hari ke-72 ini merupakan Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT) yang difokuskan pada kepatuhan belanja pemerintah Terhadap ketentuan Peraturan Perundang-Undangan untuk Tahun Anggaran 2025 dan 2026.

Marianus mengatakan, pemeriksaan ini bertujuan untuk mengawasi setiap jenis belanja yang dilakukan pada setiap OPD maupun pekerjaan fisik yang dilakukan oleh Pihak Ketiga, apakah sudah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atau tidak.

"Pemeriksaan ini sifatnya PDTT.

Pemeriksaan Kepatuhan belanja yang akan dilihat oleh Auditor adalah setiap jenis belanja, apakah sudah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atau tidak," ujarnya.

Menurut Marianus, pemeriksaan PDTT ini sangat penting sebagai bentuk pengawasan terhadap pengelolaan keuangan daerah agar seluruh belanja daerah benar-benar disesuaikan dengan stadar yang telah ditetapkan dan ketentuan yang berlaku yang semuanya itu untuk kepentingan Penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan dan Pelayanan Kemasyarakatan.

"Jadi Pemeriksaan ini untuk memastikan belanja daerah benar-benar harus dilakukan secara benar dan bisa menjawab kebutuhan masyarakat terutama soal kepatuhan belanja terhadap ketentuan, menurut Marianus “Pemeriksaan ini sangat baik untuk memberikan evaluasi kepada pemerintah daerah terkait pengelolaan Keuangan daerah," katanya.

Ia menegaskan, setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) maupun pihak ketiga yang mengerjakan kegiatan pemerintah, wajib melaksanakan pekerjaan sesuai dengan dokumen yang ada.

"Setiap kegiatan pemerintahan, baik itu yang dilakukan oleh OPD maupun yang diberikan kepada pihak ketiga untuk dikerjakan, wajib untuk melakukan pekerjaan sesuai dengan ketentuan yakkni yang ada di dokumen Anggaran, DPA dan juga kontrak kerja," jelasnya.

"Itulah kepatuhan belanja yang diharapkan oleh auditor BPK untuk kegiatan-kegiatan di Alor," tambahnya. Hingga saat ini, tim BPK telah melakukan audit rinci selama 42 hari dan juga telah dilakukan Audit Pendahuluan sebelumnya selama 30 hari di Kabupaten Alor.

Pemerintah daerah berharap, apa yang dihasilkan oleh auditor BPK dapat ditindaklanjuti oleh semua OPD dan semua pihak yang bersentuhan dengan hasil temuan atas kegiatan/pekerjaan tersebut.

"Tentu harapan dari pemerintah adalah, Hasil temuan yang nantinya direkomendasikan oleh auditor dapat ditindaklanjuti oleh semua OPD, pihak ketiga atau siapapun yang ada bersentuhan dengan kegiatan pengawasan," katanya.

Marianus menyampaikan proficiat dan terima kasih kepada BPK yang telah bekerja dengan cermat, teliti, dan jeli dalam melihat semua komponen belanja pada saat pelaksanaan Audit.

"Kami menyampaikan terima kasih banyak kepada BPK, Ketua Tim bersama anggota yang sudah dengan cermat, teliti dan jeli melihat semua komponen belanja, melakukan pengawasan, dan tentu akan menghasilkan rekomendasi-rekomendasi yang nanti akan ditindaklanjuti oleh pemerintah," ujarnya.

Ia menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk menindaklanjuti seluruh rekomendasi BPK. "Pemerintah Daerah berkomitmen untuk menindaklanjuti semua rekomendasi yang disampaikan oleh BPK, baik rekomendasi berupa tindakan administratif maupun tindakan Pengembalian Kerugian Keuangan daerah yang diperlukan untuk pemenuhan kewajiban dalam rangka tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan BPK," tegasnya.

"Karena itu, terima kasih banyak untuk BPK juga yang sudah melakukan semua kegiatan di tempat ini dengan baik," tutupnya

DT.W-0109