Kaban Pendapatan: Ini Harga Diri Daerah.

Kalabahi - DETAKTIMUR.COM -Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Alor merancang target Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tahun 2027 sebesar Rp.70 miliar. Angka itu naik dari target 2026 sebesar Rp.65 miliar lebih.

Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Alor, Ripka Jayati, menegaskan target tersebut masih dalam tahap rancangan dan saat ini sedang dibahas bersama DPRD.

"Jadi memang dalam rancangan kami, saya garis bawahi masih dalam rancangan. Di tahun 2027 kami merancang PAD dengan target Rp70 miliar," ujarnya saat dikonfirmasi DETAKTIMUR.COM, Jumat (13/11/2026).

"Target yang kami tetapkan ini masih berproses, karena sementara pembahasan di Dewan, tentu melalui mekanisme persidangan dan lain-lain, apakah angka ini sudah nanti disetujui atau bagaimana dalam perkembangan persidangan nantinya," ucapnya.

Ripka mengaku optimis target itu bisa tercapai dengan dukungan masyarakat selaku wajib pajak dan wajib retribusi.

"Kami dengan target Rp.70 miliar ini tentu dengan sejumlah harapan, semangat, dan optimis kami untuk bisa mencapai target ini, mudah-mudahan atas dukungan seluruh masyarakat, wajib-wajib retribusi, bisa mendukung pemerintah daerah," katanya.

"Karena inilah harga diri pemerintah daerah. Angka ini juga adalah target yang disesuaikan dalam RPJMD," tegasnya.

Untuk tahun 2027, jumlah OPD pengelola PAD bertambah dari 18 menjadi 19 OPD.

"Di tahun 2026 ada 18 OPD termasuk di dalamnya Badan Pendapatan sebagai OPD yang melaksanakan tugas fungsi pemungutan pajak dan retribusi. Tetapi di tahun 2027 nanti akan ada 19 OPD," ujarnya.

Penambahan itu karena Rumah Sakit Bergerak Mola yang selama ini masih bergabung dengan Dinas Kesehatan, kini sudah memiliki dokumen anggaran dan operasional sendiri sehingga dipisahkan.

"Kita tambahkan karena memang RSB sudah memiliki dokumen anggaran dan operasional sendiri, maka kita pisahkan dari Dinas Kesehatan," ujarnya.

Untuk posisi tahun 2026, realisasi PAD hingga saat ini sudah mencapai 73% persen dari target Rp65 miliar lebih.

"Realisasi PAD 73 persen, masih ada sejumlah nilai lagi yang harus kami kejar. Dan itu biasanya di akhir tahun yang mudah-mudahan bisa mencapai target," katanya.

Sumber PAD yang biasanya terealisasi di akhir tahun al. adalah pajak galian C atau Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB). Hal itu karena jatuh tempo sejumlah pekerjaan fisik berada di akhir tahun.

"Kami berharap mudah-mudahan pajak MBLB dr sejumlah pekerjaan fisik yang bersumber dari DAU, APBD I, APDN termasuk ada sejumlah kegiatan pembangunan fisik, renovasi/pembangunan sekolah-sekolah dgn istilah program revitalisasi , mulai dari PAUD. TK, sampai dengan SMP, SMA/SMK, sementara dalam proses pekerjaan," ujarnya.

Bapenda membutuhkan informasi dan data dukung dr setiap pelaksana kegiatan utk menetapkan besaran pajaknya.

Dari pajak MBLB , Bapenda menargetkan estimasi 2 miliar dr sisa pekerjaan yg blm terbayarkan . "Saya targetkan bisa mencapai maksimal 2 miliar dari pajak MBLB," tegasnya.

Selain itu, ada juga sumber PAD lain seperti pajak hotel, rumah makan, dan jasa listrik untuk 2 bulan terakhir.

Ripka menjelaskan, kenaikan target dari Rp.65 miliar ke Rp.70 miliar lebih cenderung ditopang dari pajak, terutama MBLB. Bapenda tidak memiliki ruang regulasi untuk mengambil sumber baru secara sembarangan.

"Kami hanya mengoptimalkan dari sisi ekstensifikasi dan intensifikasi pajak dan retribusi yang ada sesuai dengan regulasi. Artinya sumber yang ada tetapi belum kami lakukan penagihan, sumbernya ada tetapi belum kami masukkan dalam daftar penagihan, itu yang menjadi sasaran kami," jelasnya.

Namun, ada pasal dalam regulasi yang membuka ruang untuk kerja sama dengan pihak lain. Pasal itu yang kini sedang dijajaki Bapenda.

"Tetapi satu hal bahwa dari sisi regulasi ada ruang untuk dilakukan kerja sama dengan pihak-pihak lain, dalam ini pihak ketiga, instansi lembaga lain.

Ripka juga berencana berkoordinasi dengan Dinas Perhubungan untuk melihat peluang retribusi dari kendaraan tonase besar yang membawa ekspedisi masuk ke Kalabahi.

"Kita bisa baca peluang lain untuk adanya retribusi dari setiap kendaraan- kendaraan tonase besar yang memuat ekspedisi yang masuk ke Kalabahi yg selama ini tidak ada kontribusi. Dan km coba melirik itu," ujarnya.

Bapenda juga mencoba potensi lainnya dari sektor pariwisata, termasuk aktivitas di laut. Ripka mengaku smntara berkoordinasi dengan Dinas Pariwisata dan Dinas Perikanan.

"Kita coba kaji baik-baik dulu dr sisi regulasi,agar tidak bertabrakan/tumpang tindih dengan regulasi kewenangan dari provinsi atau pihak lain" jelasnya.

Selain itu, kapal-kapal wisata yang berlabuh dan wisatawan yang menginap di kapal juga berpotensi menjadi sumber retribusi.

"Lalu tadi kapal-kapal wisata yang berlabuh, lalu wisatawan yang menginap di kapal itu juga kita bisa lakukan pungutan," katanya.

"Tapi kita berkoordinasi dengan pemerintah provinsi selaku yang punya kewenangan atas 0 sampai dengan 12 mil," katanya.

Ripka menekankan, semua upaya itu dilakukan dengan sangat hati-hati agar tidak dianggap pungutan liar dan menyusahkan masyarakat.

"Kita sangat hati-hati karena tentu km tidak mau dianggap bahwa pemerintah daerah yang melakukan pungli dan menyusahkan masyarakat, itu kami tidak mau. Tapi kalau dari sisi regulasi memungkinkannya dan disepakati bersama, kenapa tidak?" tegasnya.

Ia mengingatkan, PAD Alor saat ini hanya menopang sekitar 4-5 persen dari total APBD yang lebih dari Rp.1,2 triliun. Selebihnya masih sangat bergantung pada fiskal dari pusat.

"Karena kita tahu bahwa dari pendapatan daerah yang ada saat ini satu triliun lebih, kalau tidak salah, yang di-backup oleh PAD itu kan hanya sekitar 4-5 persen saja. Jadi ini kita punya ketergantungan kita terhadap fiskal dari pusat itu kan sangat besar," ujarnya.

Sebagai contoh kreativitas membaca peluang ada pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Nakertrans)yg selama ini hanya punya target Rp. 2 juta, tetapi setelah disiapkan Peraturan Bupati tentang retribusi Tenaga Kerja Asing (TKA), realisasinya melonjak.

"Sekarang posisi dari target 2 juta, sudah 124 juta. Karena respon baik dari Kadis Nakertrans untuk kreatif, membaca peluang," katanya.

Ripka juga berkoordinasi dengan Dinas Perhubungan dan Dinas Pariwisata untuk menyiapkan regulasi serupa. "Kita tidak bisa karena mau PAD naik terus masyarakat kita bebani dengan pajak atau retribusi yang tidak ada payung hukumnya. Itu konsekuensi berat bagi kami," tegasnya.

Pemerintah daerah, khusus Badan Pendapatan Daerah dengan tugas pokok fungsi kami, kami tidak bisa kerja sendiri. Tanpa dukungan masyarakat dan pihak lainnya, pemerintah terus berupaya bahwa satu sen yang diberikan oleh masyarakat untuk melaksanakan kewajibannya sebagai warga negara, pasti kami akan manfaatkan secara maksimal," tutupnya.

DT.W-0109