Jakarta - DETAKTIMUR. COM - Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Alor, Ernes Mokoni bersama anggota DPRD Alor, Yupitier Moulobang, Nabois Tallo, Yahuda Lanlu dan Salmanser Salmay melakukan konsultasi dengan Kementerian Pekerjaan Umum melalui Direktorat Jenderal (Dirjen) Bina Marga di Jakarta, Kamis (22/10/ 2026). Komisi III DPRD Alor menyampaikan persoalan jalan provinsi dan kabupaten di Alor yang masih rusak berat dan belum tersentuh pembangunan.

Ernes Mokoni mengatakan bahwa keterbatasan fiskal daerah menjadi kendala utama dalam pembangunan infrastruktur jalan. "Kami datang untuk meminta dukungan konkret dari pemerintah pusat. APBD Alor sangat terbatas dan tidak mampu membiayai semua kebutuhan pembangunan infrastruktur jalan," tegasnya.

Ia menyebut Kabupaten Alor merupakan kabupaten 2T, Terluar dan Terdepan, serta daerah kepulauan yang berbatasan laut langsung dengan Timor Leste.

Salmanser Salmay dari Fraksi Demokrat memaparkan ruas jalan kabupaten yang masuk lokasi prioritas (lokpri), sementara itu, Yahuda Lanlu meminta perhatian khusus untuk kabupaten kepulauan, terutama Kecamatan Pureman yang berbatasan laut langsung dengan Timor Leste, dimana kondisi jalan dan jembatan saat ini kondisinya masih rusak berat.

Anggota DPRD Alor lainnya, Nabois Tallo menyoroti kondisi jalan di Pulau Pantar, dimana sekitar 60 persen ruas jalan belum dibangun dan dalam kondisi rusak berat. Sementara Ketua Fraksi Partai Demokrat, Yupitier Moulobang menyampaikan kebutuhan penanganan jalan kabupaten dan provinsi yang belum optimal.

Rombongan DPRD Alor menekankan pentingnya pembangunan jalur lingkar selatan Pulau Alor, mulai dari Abad hingga Pureman, untuk memperkuat konektivitas antarwilayah. Pertemuan tersebut diharapkan dapat mendorong intervensi pemerintah pusat agar pembangunan infrastruktur jalan di Alor sebagai wilayah perbatasan dapat berjalan lebih optimal dan merata demi mendukung pelayanan publik dan pertumbuhan ekonomi masyarakat.

DT-W.0109