JAKARTA DETAKTIMUR.COM - Dua partai dengan kursi terbanyak di DPR RI mulai angkat bicara soal dampak politik putusan Mahkamah Agung (MA) soal keabsahan Surat Keterangan (Suket) Penyetaraan Ijazah Wapres Gibran Rakabuming Raka. Perkara ijazah Gibran mulai bergeser dari ranah hukum ke ranah politik.

PDIP dan Partai Golkar saat ini menguasai total 212 kursi di DPR RI periode 2024-2029. PDIP 110 kursi, Golkar 102 kursi. Keduanya menguasai sekitar 36,55 persen dari total 580 kursi DPR.

Golkar: Ini Politik Negara, Bukan Politik Harian

Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia Tandjung menilai polemik dokumen pendidikan Wapres Gibran kini mulai bergeser dari ranah hukum ke ranah politik. Dua putusan MK dan MA berpotensi membawa konsekuensi keputusan politik negara.

"Persoalannya kemudian adalah, dua putusan dari dua Mahkamah, institusi tertinggi hukum kita ini, bukan saja berkonsekuensi pada tindak lanjut atau langkah hukum berikutnya, namun dapat berimplikasi pada keputusan politik yang akan diambil," kata Doli, Ahad (1/11/2026).

Menurut Anggota Komisi II DPR itu, ranah hukum sudah hampir final. Selanjutnya masuk ranah politik.

"Ini bukan urusan politik biasa, bukan juga urusan politik harian, tapi ini politik negara," tegasnya.

Doli mengaku terkejut dengan putusan MA yang menyatakan Suket Penyetaraan Ijazah SMA Wapres Gibran tidak sah.

"Jujur saja, Putusan MA ini adalah sesuatu yang mengejutkan buat saya. Tidak sampai 3,5 minggu, setelah adanya Putusan MK, yang ternyata masih ada pro kontra, khususnya soal keberadaan ijazah, tiba-tiba muncul Putusan MA yang menyatakan bahwa Surat Keterangan Penyetaraan Ijazah tidak sah," ujarnya.

Golkar masih menunggu salinan lengkap putusan MA untuk dipelajari lebih cermat.

PDIP : Syarat Konstitusi Tidak Dipenuhi, Opsi Mundur Menguat

Sekjen DPP PDIP Hasto Kristiyanto menilai putusan MA makin memperkuat dalil bahwa syarat konstitusi bagi capres-cawapres tidak dipenuhi.

"Ini telah menyentuh hal yang sangat fundamental bahwa syarat yang ditetapkan oleh konstitusi setidak-tidaknya berijazah SMA atau sederajat itu tidak dipenuhi," kata Hasto, Sabtu (31/10/2026).

Hasto juga menyinggung Putusan MK Nomor 90 Tahun 2023 yang membuka jalan pencalonan Gibran.

Saat ini sudah ada kader PDIP yang menyerukan Gibran mundur, seperti Komarudin Watubun dan Andreas Hugo Pareira.

"Ya, kita PDIP kan kekuatannya 18 persen sekian. Kami hanya punya 110 kursi, sehingga diperlukan juga suatu dialog dengan partai-partai lain. Upaya dialog-dialog ini juga dengan proses delegitimasi yang sekarang berlangsung semakin masif," kata Hasto.

Artinya, PDIP butuh kekuatan mayoritas partai lain di DPR untuk bisa mendorong angket agar Gibran mundur.

Kubu Gibran: Hanya Administrasi, Tidak Mundur

Ketua Umum Projo, Budi Arie menegaskan Wapres Gibran tidak akan mundur.

"Nggaklah (mundur dari jabatannya). Itu kan cuma suket, surat keterangan tidak bisa diterima," kata Budi Arie di Gedung Wanita, Manahan, Banjarsari, Sabtu (31/10/2026).

"Itu kan rezim administrasi negara, bukan rezim pemilu. Kita menghormati lembaga hukum yang berwenang," tambahnya.

Senada, Ketua Umum Militan Gibran 08, Andi Azwan menilai putusan MA tidak memengaruhi posisi Gibran sebagai Wapres. Ia merujuk Pasal 18 ayat (3) PKPU bahwa lulusan luar negeri dikecualikan untuk menunjukkan ijazah SMA sederajat.

"Keputusan MK pada 2024 juga sudah final and binding. Ketika Denny Indrayana dan kawan-kawan meminta Gibran didiskualifikasi, permohonan itu juga dibatalkan MK. Artinya, Mas Gibran tetap menjabat sebagai Wakil Presiden," katanya.

(***)