JAKARTA Dua kendaraan taktis (rantis) dan satu mobil Brimob masuk ke Mako Brimob Kelapa Dua, Kota Depok, Jawa Barat, pada Selasa (3/11/2026) sekitar pukul 22.00 WIB. Hal itu terjadi pascakonferensi pers di Mabes Polri yang menetapkan tiga jenderal terkait kasus penyadapan RI 1.

Dari pantauan PINTAS1.COM di depan gerbang Mako Brimob, tidak terlihat siapa di dalam tiga kendaraan tersebut karena dilengkapi kaca gelap. Sekilas terlihat salah satu orang di dalam rantis mengenakan pakaian berwarna putih, namun sosoknya tidak sempat dikenali karena kendaraan melaju cepat.

Ketiga kendaraan itu datang tanpa pengawalan dan diduga mengangkut penumpang untuk dimasukkan ke dalam Mako Brimob.

Sebelumnya, Kabareskrim Polri Komjen Asep Safrudin mengumumkan tiga tersangka pelaku penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto dan pejabat lainnya. Tersangka berinisial LSP, ASN, dan EH. Sementara satu orang lainnya berinisial SU masih diperiksa sebagai saksi.

"Berdasarkan hasil penyelidikan, penyidik menetapkan tiga tersangka dengan inisial LSP, ASN dan EH, sementara satu orang lagi masih pemeriksaan saksi saudara SU. Para tersangka diduga telah menyadap tanpa prosedur terhadap nomor presiden," ujar Asep, Selasa (3/11/2026).

Dugaan tindak pidana tersebut berlangsung dalam rentang waktu 2025 hingga 2026. Para tersangka diduga memerintahkan penyadapan tanpa melalui prosedur dan persyaratan hukum yang berlaku. Nomor-nomor telepon dimasukkan ke dalam Second Place atau sistem Lawful Interception Management System (LIMS) tanpa melalui tahapan verifikasi sebagaimana mestinya.

Penyadapan dilakukan tanpa keterkaitan dengan proses penyelidikan maupun penyidikan perkara tertentu. Padahal, mekanisme penyadapan di lingkungan Polri telah diatur dalam Peraturan Kapolri Nomor 5 Tahun 2010 yang mensyaratkan adanya prosedur dan dasar hukum yang jelas.

Dalam praktiknya, penyadapan diduga menyasar sejumlah nomor telepon penting, di antaranya nomor telepon Presiden Indonesia, pejabat negara, tokoh politik, serta sejumlah orang dari kalangan media dan pihak lainnya.

Perkara itu tidak hanya berkaitan dengan dugaan penyadapan ilegal. Para tersangka juga diduga berupaya menghilangkan jejak aktivitas tersebut. Sekitar Oktober 2026, salah seorang tersangka diduga memerintahkan penghapusan berkas atau data akses penyadapan yang tersimpan dalam sistem komputer.

TIM PINTAS1.COM.