JAKARTA Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menegaskan, kasus dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto sejauh ini belum mengarah pada tindak pidana makar. Pasal-pasal yang digunakan penyidik saat ini berkaitan dengan tindak pidana penyadapan dan intersepsi, baik yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) maupun Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

“Kami ingin memastikan bahwa sampai sejauh kini pasal-pasal yang digunakan adalah pasal-pasal penyadapan dan intersepsi baik di dalam KUHP maupun di dalam undang-undang ITE dan sama sekali tidak digunakan pasal-pasal yang terkait dengan makar,” kata Yusril, Selasa (3/11/2026).

Yusril menjelaskan KUHP mengatur sejumlah kategori tindak pidana makar, di antaranya makar terhadap Presiden Republik Indonesia, makar terhadap pemerintah, serta makar dengan maksud memisahkan sebagian wilayah NKRI. Selain itu terdapat ketentuan lain mengenai makar yang berkaitan dengan pihak asing.

“Tapi sampai sejauh ini tidak atau tidak ada indikasi-indikasi ke arah sana jadi semata-mata adalah penyadapan,” ujarnya.

Meski demikian, Yusril mengatakan penyidik masih mendalami materi yang menjadi sasaran penyadapan serta kepentingan di balik tindakan tersebut. Menurut dia, proses penyidikan masih berada pada tahap awal.

“Tapi apa materi yang disadap, untuk kepentingan apa penyadapan itu dilakukan masih dalam proses penyidikan yang baru di tahap-tahap awal dilakukan sekarang ini,” katanya.

Kabareskrim Polri Komjen Pol Asep Safrudin mengatakan, tiga tersangka yang sudah ditetapkan berinisial LSP, ASN, dan EH. Ketiga tersangka itu diyakini sebagai perwira kepolisian bintang tinggi aktif di Polri. “Ketiga tersangka tersebut saat ini dalam penahanan di Rutan Mabes Polri,” kata Asep.

Dia menerangkan, sejumlah orang penting di level nasional terungkap sebagai korban dari penyadapan dan ilegal akses tersebut. Termasuk Presiden Prabowo Subianto sampai para insan pemberitaan.

“Nomor telepon yang disadap secara ilegal termasuk beberapa kalangan, presiden, pejabat negara, tokoh-tokoh politik, insan media, tokoh kemasyarakatan, LSM, dan para pengusaha,” ujar Asep.

Asep menjelaskan penyadapan dan ilegal akses tersebut baru diketahui pada Oktober 2026 lalu. Akan tetapi dari hasil penyidikan, diketahui penyadapan terhadap para korban itu dilakukan sepanjang 2025 sampai 2026.

Modusnya, ketiga tersangka itu atas jabatannya memerintahkan penyadapan terhadap para korban tersebut.

“Tetapi perintah penyadapan itu dilakukan tanpa adanya surat permohonan penyidik, maupun LP,” kata Asep. Perintah tersebut pun dilakukan tanpa ada kaitannya dengan proses dan penegakan hukum.

“Setelah perintah tersebut dilakukan, para tersangka melakukan penghapusan jejak log system pada bulan Oktober 2026 untuk menghilangkan jejak penyadapan tersebut,” kata Asep.

Asep mengatakan saat ini pengusutan kasus tersebut sepenuhnya dalam penanganan Siber Bareskrim Polri. Sebelum mengumumkan tersangka, penyidik sudah memeriksa 10 orang saksi, termasuk saksi SU yang juga ditengarai sebagai pejabat tinggi berpangkat bintang di Mabes Polri.

“Untuk SU sampai saat ini masih dalam pemeriksaan sebagai saksi,” kata Asep.

Selain itu tim penyidik juga memeriksa tiga ahli. Barang bukti yang disita berupa 11 handphone, satu unit iPad, dan empat buah flashdisk. Ketiga tersangka dijerat dengan sangkaan Pasal 258 ayat (1) dan ayat (2) KUHP Pidana, dan Pasal 32 ayat (1) UU ITE dengan ancaman hukuman 10 tahun penjara.

TIM PINTAS1.COM