ALOR DETAKTIMUR. COM - Kasus endemik malaria di Kabupaten Alor tergolong tinggi dan tertinggi di NTT. Kondisi ini memaksa pemerintah daerah mutlak melakukan intervensi anggaran yang mumpuni.

Penegasan itu disampaikan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Baperida) Kabupaten Alor, Domonikus Nerius Salmau, ST, M.Ap di hadapan Tim Technical Working Group (TWG) Malaria yang dipimpin Ika Narwidya Putri dari Sekretariat Dukungan Kabinet Kementerian Sekretariat Negara.

"Kita melihat kasus endemik malaria di Kabupaten Alor yang tinggi, intervensi anggaran tentu menjadi suatu keharusan," tegas Salmau.

Menurutnya, aturan pengalokasian anggaran kesehatan 10 persen sudah tidak ada lagi. Namun komitmen untuk kesehatan masyarakat harus tetap jadi prioritas.

"Ini berkaitan dengan kesehatan masyarakat, kualitas SDM kita, kemanusiaan, pertumbuhan ekonomi untuk membangun daerah. Berapapun yang dibutuhkan harus disediakan," ujarnya.

Turun Drastis Tapi Masih Tertinggi

Salmau mengatakan, dalam RPJMN 2025-2029 penurunan malaria jadi program nasional, termasuk di Alor.

Apabila melihat tren, pada Tahun 2021 kasus malaria di Alor berada di 18,4 persen dan turun hingga 5,6 persen. Penurunan ini berkat kerja keras tenaga medis dan intervensi semua pihak.

Namun ia kaget, Alor bersama satu kabupaten lain di NTT justru tercatat sebagai kabupaten dengan endemik malaria tertinggi di NTT saat ini.

Ia menargetkan pada Tahun 2028 endemik malaria di Alor harus nol persen.

"Rencana ini tentu membutuhkan upaya, kerja sama dan peran serta kita semua, termasuk intervensi anggaran. Apalagi TWG akan keluar dari Alor pada tahun 2027," katanya.

Pihaknya akan mengupayakan dukungan dari lembaga non-pemerintah, BUMN dan BUMD melalui CSR dan skema pendanaan lainnya.

Strategi pembangunan daerah diarahkan pada peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan, peningkatan SDM, literasi, penguatan infrastruktur sanitasi lingkungan, air minum layak, permukiman sehat, serta pemberdayaan ekonomi lokal.

64 Desa Masih Endemik, 15 Desa Stagnan Tinggi

Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Alor, dr. Farida Aryani mengungkapkan, Alor memiliki 18 kecamatan dan 175 desa/kelurahan. Hingga September 2026, sebaran malaria ada di 11 Kecamatan dan 64 Desa.

Rinciannya: 25 desa endemik sedang, 16 endemik rendah, sisanya endemik tinggi. Ada 111 desa hingga Oktober 2026 belum melaporkan kasus aktif.

"Kalau dibandingkan 2024 ada 67 desa, 2025 ada 89 desa, tahun 2026 ini turun jadi 64 desa," kata Farida.

Namun ada 15 desa yang berturut-turut dalam beberapa tahun terakhir stagnan di endemik tinggi tanpa perubahan. Ini menjadi fokus Dinkes di sisa 2026 dan prioritas utama 2027.

Tantangan: Dokter Kontrak, Geografis, hingga Obat Terputus.

Farida menuatakan bahwa capaian pengobatan standar 2023-2026 belum pernah 100 persen. Dari 28 Puskesmas di Alor, lebih dari 60 persen dokternya sistem kontrak yang berganti tiap tahun, sehingga belum semua memahami protokol pengobatan malaria.

Tantangan lainnya:

- Kasus masih tinggi di 17 Puskesmas di 64 Desa Lokus

- Geografis mahal dan sulit akses, gelombang dan cuaca ekstrem

- Surveilans belum konsisten, respon PE 1-2-5 terlambat

- Kurang partisipasi masyarakat dan lintas sektor

- Pasien minum obat tanpa pendampingan sehingga pengobatan terputus

- Petugas berperan ganda dan faktor sosial budaya

TWG Pusat Turun Pantau Alor

Ketua Tim TWG Malaria, Ika Narwidya Putri mengatakan, kunjungan ke Alor untuk memantau penanganan malaria dan mendengar langsung masukan daerah.

Tim TWG diperkuat Seprianus Bate Soro dari UNDP sebagai CCT TGM Malaria, Isak Supratiot Dalo dari Keuskupan Agung Ende, drh. Rita Marleta Dewi, M.Sc dari BRIN, Drs. Sabar Paulus, M.Sc dari Forum Nasional Gebrak Malaria, DR. Dr. Risalia Arisanti, M.PH dari FEPT-UGM, dr. Roy Tjonong Board Perdhaki, Rahmad Isa dan Nugroho Rizki dari Tim Kerja PTVZ Program Malaria PR GF, dr. Yohanes Ari Hermawan, Stevy Simamora PR Perdhaki, serta Awaludin Sutamihardja dan Fattia Rakhlianni dari Sekretariat CCM Indonesia.

(***)