ALOR DETAKTIMUR. COM - Kesiapan Pemerintah Kabupaten Alor menuju target eliminasi malaria tahun 2028 dipertanyakan. Hingga kini belum memuat rincian mengenai besaran kebutuhan anggaran eliminasi malaria, capaian terkini program di Kabupaten Alor, maupun indikator yang digunakan untuk mengukur kemajuan menuju target 2028," katanya.

Informasi mengenai aspek-aspek tersebut penting untuk menilai sejauh mana kesiapan pemerintah daerah menghadapi target eliminasi malaria.

Tanpa kejelasan anggaran, program eliminasi dikhawatirkan hanya menjadi slogan di atas kertas. Masyarakat membutuhkan transparansi berapa dana yang dialokasikan untuk surveilans, distribusi kelambu, penyemprotan, hingga pelatihan kader di desa-desa endemis yang selama ini menjadi kantong malaria di Alor.

Kunjungan Tim Technical Working Group (TWG) Malaria yang baru saja dilakukan diharapkan bisa menjadi titik terang. Tim tersebut melibatkan perwakilan UNDP, Keuskupan Agung Ende, Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Forum Nasional Gebrak Malaria, FETP–UGM, Perdhaki, Tim Kerja PTVZ Program Malaria, serta Sekretariat CCM Indonesia.

Capaian terkini juga menjadi kunci, Alor yang dikenal sebagai salah satu daerah dengan kasus malaria cukup tinggi di NTT, perlu membuka data kasus tahun 2024-2026, cakupan desa yang sudah bebas malaria, dan desa yang masih berstatus tinggi, agar publik dan mitra bisa ikut mengawal.

Hasil kunjungan TWG diharapkan menghasilkan rekomendasi konkret yang dapat digunakan pemerintah daerah untuk menentukan langkah lanjutan.

Sementara itu, indikator kemajuan menuju 2028 tidak bisa hanya diukur dari jumlah pertemuan. Indikator yang jelas seperti Annual Parasite Incidence (API), angka kesakitan, dan ketersediaan tenaga kesehatan terlatih harus diumumkan secara berkala agar target 2028 bisa diukur secara ilmiah, bukan spekulasi.

Dengan waktu menuju 2028 yang semakin terbatas, tantangan besar bagi Pemerintah Kabupaten Alor adalah menerjemahkan hasil evaluasi menjadi tindakan nyata, memperkuat peran pemerintah desa, memastikan dukungan sumber daya, dan membangun kerja sama lintas sektor secara berkelanjutan.

DT-W.0109