Kalabahi - DETAKTIMUR - COM - Fraksi PKB DPRD Kabupaten Alor memberikan perhatian serius terhadap struktur anggaran dalam RAPBD Kabupaten Alor Tahun Anggaran 2027. Sorotan itu disampaikan Ketua Fraksi PKB, Ernes T. F. Mokoni,S.Sos, saat membacakan Pandangan Umum Fraksi PKB dalam Rapat Paripurna DPRD Alor, Rabu (11/11/2026).

Dalam pandangan umumnya, Fraksi PKB menegaskan APBD bukan sekadar dokumen administratif berisi angka pendapatan dan belanja. APBD adalah instrumen kebijakan publik yang harus mencerminkan keberpihakan pemerintah terhadap kebutuhan masyarakat serta menjawab persoalan pembangunan daerah.

Salah satu sorotan utama adalah belanja pegawai yang mencapai Rp.623,32 miliar atau 51,91 persen dari total belanja daerah Rp.1,200 triliun. Fraksi PKB menilai alokasi yang sangat besar ini berpotensi mempersempit ruang fiskal untuk membiayai infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat.

"Belanja pegawai yang setiap tahun cenderung meningkat harus menjadi perhatian serius. Jangan sampai sebagian besar anggaran terserap untuk membiayai aparatur, sementara kebutuhan pembangunan dan pelayanan dasar masyarakat masih sangat besar.

Sebagai solusi, Fraksi PKB meminta Pemerintah Kabupaten Alor segera mengevaluasi struktur kelembagaan birokrasi melalui penataan, perampingan, atau penggabungan sejumlah OPD yang memiliki kesamaan urusan, fungsi, maupun beban kerja. Penataan ini harus diarahkan pada birokrasi yang lebih efektif, efisien, dan produktif, secara objektif dan sesuai peraturan perundang-undangan, tanpa mengurangi kualitas pelayanan publik.

Selain itu, Fraksi PKB juga menyoroti rendahnya belanja modal yang hanya Rp.75,81 miliar atau 6,31 persen dari total belanja. Angka ini dinilai belum sebanding dengan kebutuhan pembangunan jalan, jembatan, air bersih, sanitasi, fasilitas pendidikan, fasilitas kesehatan, irigasi, hingga infrastruktur pendukung sektor perikanan.

Fraksi PKB mengingatkan masih banyak ruas jalan kabupaten di 18 kecamatan yang rusak bahkan rusak berat. Kondisi ini tidak hanya menghambat mobilitas, tetapi juga berdampak pada distribusi hasil pertanian dan perikanan, akses pendidikan dan kesehatan, serta pertumbuhan ekonomi antarwilayah.

Karena itu, Fraksi PKB menegaskan pembangunan tidak boleh hanya terkonsentrasi di wilayah tertentu. Pemerintah harus memastikan pemerataan pembangunan antarkecamatan dan antarpulau agar seluruh masyarakat Alor memperoleh kesempatan yang sama untuk menikmati hasil pembangunan.

DT.W-0109