Kalabahi - DETAKTIMUR.COM - Fraksi Partai Golkar DPRD Kabupaten Alor menyatakan menerima RAPBD Kabupaten Alor Tahun Anggaran 2027 untuk dibahas ke tahap selanjutnya. Namun, penerimaan itu disertai sederet catatan kritis, mulai dari serapan anggaran 2026 yang masih di bawah 50 persen, PAD yang belum terdongkrak Program TRIPALAWA, hingga nasib tiga jembatan pasca Seroja, yakni Jembatan Pido, Kalunan, dan Nule.

Pandangan Umum Fraksi Partai Golkar terhadap Nota Keuangan atas RAPBD Kabupaten Alor Tahun Anggaran 2027 itu dibacakan oleh Sekretaris Fraksi Partai Golkar, Gabriel Laumakiling, ST, dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Alor, Selasa (11/11/2026).

Fraksi Golkar menegaskan, APBD bukan sekadar kumpulan angka, tapi instrumen perjuangan untuk menghadirkan kesejahteraan rakyat. Ukuran keberhasilan APBD bukan seberapa besar anggaran dibelanjakan, melainkan seberapa besar manfaat yang dirasakan masyarakat.

Sorotan pertama berkaitan dengan penyerapan APBD 2026. Berdasarkan data pemerintah per 7 November 2026, rata-rata pendapatan dan belanja belum mencapai 50% dari target. Golkar meminta pemerintah mengejar penyelesaian target pendapatan dan belanja tepat waktu agar tidak lagi membebani SiLPA pada tahun 2027.

Untuk RAPBD 2027, pendapatan daerah ditargetkan Rp.1,204 triliun, naik 13,57% dari APBD 2026 sebesar Rp1,060 triliun. PAD ditargetkan Rp.70 miliar, naik 7,63% dari Rp.65,036 miliar. Kenaikannya bersumber dari pajak daerah Rp.4,869 miliar dan retribusi Rp.94 juta.

Namun Golkar menilai kenaikan PAD itu belum menggambarkan keberhasilan sektor pertanian, kelautan, dan pariwisata yang merupakan bagian utama program unggulan pemerintah, TRIPALAWA. "Apakah ada kendala sehingga sektor TRIPALAWA belum memberikan kontribusi positif pada PAD?" tanya Fraksi Golkar meminta penjelasan pemerintah.

Dari sisi pendapatan transfer, RAPBD 2027 menargetkan Rp1,121 triliun, naik 14,15% dari Rp.982 miliar. DAU naik 26,84% menjadi Rp816 miliar lebih, DAK Non Fisik naik 11,12% menjadi Rp.206,98 miliar, dan DAK Fisik melonjak 63,64% menjadi Rp.20,742 miliar. Golkar meminta DAU digunakan untuk memperkuat TRIPALAWA dan pelayanan dasar, serta meminta penjelasan soal upaya pemerintah mendapatkan alokasi dana pusat di luar dana reguler, termasuk penjelasan pembangunan tiga jembatan pasca Seroja.

Di sisi belanja, RAPBD 2027 ditargetkan Rp. 1,200 triliun, naik 13,52% dari Rp.1,057 triliun. Belanja operasi naik 17,47% menjadi Rp.987,105 miliar, dengan belanja pegawai Rp.623,321 miliar, belanja barang jasa Rp.337,367 miliar, dan belanja hibah Rp.25,101 miliar. Golkar meminta penjelasan atas kenaikan tersebut dan pengurangan belanja bantuan sosial.

Belanja modal melonjak 117,3 persen dari Rp.34,879 miliar menjadi Rp.75,813 miliar. Rinciannya untuk tanah Rp.3,650 miliar, peralatan Rp20,695 miliar, gedung Rp.18,284 miliar, jalan, jaringan dan irigasi Rp.29,806 miliar, dan aset tetap lainnya Rp.3,375 miliar ini merupakan informasi baik.

Golkar berharap kenaikan ini diikuti peningkatan pelayanan dan memperhatikan prioritas wilayah yang mendesak dan rawan.

Ada 9 usulan pembangunan prioritas yang disampaikan Golkar, di antaranya peningkatan jalan Sp. Mola-Alim Mebung, jalan usaha tani Aimoli-Alaang, abrasi pantai Alaang, lampu jalan Kota Kalabahi dan reklamasi, tanggul abrasi Kali Siboili Desa Waisika, peningkatan jalan Nailang-Yahtang- Lela, jalan menuju sentra komoditi, peningkatan jalan Taramana-Alata- Pido, serta penanganan abrasi kali di Langkuru, Alor Timur dan lokasi terdampak Seroja lainnya.

Untuk pembiayaan, Golkar mendukung penyertaan modal Rp4 miliar ke Bank NTT dan berharap dividen tahun 2027 bisa ditargetkan Rp.2 miliar lebih. "Dengan semangat karya dan kekaryaan, Fraksi Golkar akan terus berdiri bersama rakyat, memperjuangkan aspirasi masyarakat dan mengawal pembangunan Kabupaten Alor menuju masa depan yang lebih baik," tutupnya.

DT.W-0109