Kalabahi - DETAKTIMUR.COM - Fraksi Partai Demokrat DPRD Kabupaten Alor menyatakan menerima Rancangan APBD Kabupaten Alor Tahun Anggaran 2027 untuk dibahas ke tahap selanjutnya. Namun, penerimaan itu disertai sejumlah pertanyaan tajam, mulai dari selisih angka Rp105,6 miliar, keadilan wilayah dalam belanja modal, hingga desakan revisi RT/RW.

Pandangan Umum Fraksi Demokrat dibacakan oleh Sektetaris Fraksi Demokrat, Salmaneser N. Salmay dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Alor, Selasa (11/11/2026). Naskah pandangan umum ditandatangani Ketua Fraksi Yuppiter Moulobang, SH, Sekretaris Salmaneser N. Salmay, ST, dan Anggota Fraksi Naboys Tallo,S.Sos.

Fraksi Demokrat mengapresiasi pemerintah yang telah menyusun RAPBD 2027 dengan tema "Akselerasi transformasi ekonomi berbasis potensi lokal dan kawasan kepulauan". Namun Demokrat menegaskan, pengantar nota keuangan itu perlu diuji kesesuaian antara narasi dan angka, antara prioritas belanja dan kondisi riil, serta antara janji dan kemampuan keuangan daerah yang sesungguhnya.

Berdasarkan postur yang disampaikan, Demokrat menemukan selisih angka yang cukup besar. Data rincian Transfer ke Daerah (TKD) sebesar Rp.1.099.096.995.000, sementara postur belanja sebesar Rp.1.204.722.862.491 termasuk penyertaan modal ke Bank NTT Rp.4 miliar.

"Terdapat selisih sebesar Rp.105.625.867.491. Jika selisih ini adalah akumulasi dari target PAD sebesar Rp.70 miliar, maka masih ada selisih Rp35. 625.867. 491. Apakah selisih ini adalah SILPA tahun-tahun sebelumnya yang dianggarkan kembali?" tanya Fraksi Demokrat.

Demokrat juga mempertanyakan apakah kebutuhan mandatory spending untuk urusan-urusan wajib sudah terpenuhi dalam belanja Rp1,200 triliun itu, dan jika sudah, berapa prosentasenya.

Demokrat meminta penjelasan pemerintah soal kesesuaian item belanja dengan RPJMD, Renstra OPD, RKPD, dan Renja OPD. Termasuk kegiatan-kegiatan yang tidak dibahas sebelumnya namun direncanakan untuk didanai.

Fraksi Demokrat menyoroti adanya kegiatan yang dinilai tidak mempertimbangkan aspek keadilan wilayah dan keadilan kelompok, namun tetap diprioritaskan. Misalnya peningkatan jalan di wilayah tertentu, sementara wilayah lain seolah tidak tersentuh.

Soal hibah, Demokrat mempertanyakan hibah Pesparani. "Bagaimana dengan Pesparawi, MTQ dan lainnya? Bagaimana dengan peruntukan tugas belajar?" tanya Demokrat.

Salah satu desakan paling keras adalah agar pemerintah segera menyampaikan hasil Revisi RT/RW Kabupaten Alor. Menurut Demokrat, revisi itu penting untuk transparansi induk perencanaan pembangunan, agar tidak menimbulkan opini liar tentang ketidakadilan wilayah dalam pendistribusian anggaran belanja modal.

Berkaitan dengan itu, Fraksi Demokrat mengusulkan dasar perencanaan untuk mengubah status sejumlah ruas jalan di Kabupaten Alor menjadi Jalan Strategis Nasional (JSN), agar penanganannya diintervensi langsung APBN.

Ruas yang diusulkan menjadi JSN adalah:

1. Sp. Petleng (Mebung) - Silaipui - Peitoko

2. Watatuku - Mataraben - Peitoko

3. Peitoko - Erana - Maritaing

4. Jalan Lingkar Pantar

Demokrat menilai ruas-ruas itu melewati wilayah perbatasan langsung dengan Negara RDTL, tempat sejumlah Pal Batas Negara berada, namun sampai saat ini masih menjadi daerah paling terisolir di Kabupaten Alor. Sentuhannya disebut "ada - hilang - muncul - hilang lagi".

"Pemerintah tidak boleh melihat dengan sebelah mata. Daerah-daerah yang dianggap terisolir ini ternyata adalah penyumbang PAD yang signifikan di Kabupaten Alor," tegas Demokrat.

Demokrat mengingatkan, periode perubahan status jalan menjadi JSN adalah 5 tahunan, dan ruang terdekat ada di tahun 2027. Jika kesempatan ini terlewatkan, baru ada lagi tahun 2032.

Selain JSN, Demokrat juga mengusulkan ruas jalan untuk didanai skema Inpres Jalan Daerah (IJD), yakni Lelahomi-Mainang, Alor Kecil-Sp. Wolibang, Iyagadi-Pido-Kailesa, dan Puntaru-Kappas-Padangsul-Bukalabang-Kabir.

Terkait penyertaan modal Rp4 miliar ke Bank NTT, Demokrat meminta Bank NTT meningkatkan kualitas layanan perbankan. Sistem antrean yang terlalu lama dan fasilitas ATM yang sering terganggu disebut menimbulkan keresahan masyarakat, terutama yang datang dari jauh dengan konsekuensi biaya tinggi.

Demokrat mendorong pemerintah mempercepat pelaksanaan kegiatan guna penyerapan anggaran, termasuk percepatan belanja modal yang memiliki mekanisme tersendiri dengan rentang waktu panjang. Serapan anggaran yang masih rendah hingga penghujung tahun menjadi catatan.

Untuk sektor pertanian, Demokrat mendesak pemerintah mengutamakan rehabilitasi jaringan irigasi dan jaringan air minum bersih yang rusak akibat Badai Seroja 2021. Seperti jaringan irigasi dan air minum di Desa Subo dan Kelurahan Kelaisi Timur, Kecamatan Alor Selatan. Jangan sampai belanja modal dipakai untuk perluasan lahan baru, padahal areal lama masih ada yang tidak difungsikan.

Demokrat juga menyampaikan puluhan usulan infrastruktur lain, di antaranya pembangunan 1 unit Menara Pantau di Desa Kiraman, Kecamatan Alor Selatan, setelah dalam tahun 2026 terjadi 6 kecelakaan laut yang semuanya terdampar di perairan desa tersebut.

Usulan lainnya meliputi pembangunan Jembatan Bakalang di Desa Batu, Jembatan Raubanang-Muriabang, Jembatan Abangiwang dan Jembatan Airmama, tembok abrasi pantai di Desa Batu, Ombai, Waelawar, Pandai, dan Munaseli, hingga peningkatan jalan di berbagai wilayah.

Demokrat meminta perhatian serius pemerintah terhadap para dokter spesialis dan tenaga kesehatan yang sedang tugas belajar tanpa intervensi anggaran pemerintah, yakni dr Sp. Paru, dr Sp. Bedah, dr Sp. Patologi Klinik, dr Sp. Patologi Anatomi, Sp. Kandungan, dan dr Sp. Anak.Di akhir pandangan umumnya, Demokrat menyatakan menerima RAPBD 2027 untuk dibahas lebih lanjut.

DT.W-0109