Kalabahi, DETAKTIMUR.COM - Fraksi PKB DPRD Kabupaten Alor membongkar rapuhnya kemandirian fiskal Alor dalam Pandangan Umum RAPBD 2027, Selasa (11/11/2026).

Dari total pendapatan Rp.1,204 triliun, PAD Alor hanya direncanakan Rp.70 miliar atau 5,81%. Sementara dana transfer dari pusat mencapai Rp.1,121 triliun atau 93,10%. Komposisi ini menunjukkan Alor masih sangat bergantung pada pemerintah pusat.

Fraksi PKB menegaskan ketergantungan yang tinggi ini harus menjadi bahan evaluasi sekaligus dorongan bagi pemerintah daerah untuk menggali potensi pendapatan daerah secara lebih optimal dan tidak terus bergantung pada dana transfer.

Untuk itu, PKB meminta pemerintah menyusun langkah konkret untuk meningkatkan PAD melalui pembenahan pengelolaan pajak dan retribusi daerah, pemutakhiran data objek pajak, optimalisasi pemanfaatan aset daerah, serta pengembangan potensi ekonomi lokal.

Di sisi lain, PKB juga mendorong penguatan sektor pertanian, perikanan, peternakan, perkebunan, pariwisata, perdagangan, dan UMKM sebagai bagian penting dari strategi pembangunan ekonomi daerah.

Menurut Fraksi PKB, pemberdayaan ekonomi masyarakat tidak boleh berhenti pada pemberian bantuan yang bersifat sementara. Pemerintah harus membangun ekosistem ekonomi rakyat yang berkelanjutan.

Ekosistem itu dibangun melalui peningkatan kapasitas produksi, akses permodalan, pendampingan usaha, penguatan kelembagaan ekonomi, serta perluasan akses pasar. Dengan cara itu, masyarakat tidak hanya menjadi penerima bantuan, tetapi juga menjadi pelaku utama dalam menggerakkan perekonomian daerah.

Fraksi PKB berharap seluruh catatan dan rekomendasi tersebut menjadi perhatian serius Pemerintah Kabupaten Alor dalam pembahasan RAPBD 2027. Bagi PKB, keberhasilan APBD bukan diukur dari besarnya anggaran atau tingkat penyerapan, melainkan dari sejauh mana anggaran mampu menjawab kebutuhan masyarakat, mengurangi kesenjangan antarwilayah, memperbaiki pelayanan publik, dan meningkatkan kesejahteraan rakyat Alor.

DT.W-0109