KALABAHI DETAKTIMUR.COM - Fraksi Partai NasDem DPRD Kabupaten Alor, yang di gawangi, Deni Padabang, Joni Tulimau dan Marten Luter Blegur dalam menyampaikan Pemandangan Umum terhadap Pengantar Nota Keuangan atas Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten Alor Tahun Anggaran 2027 yang dibacakan oleh Sekretaris Fraksi, Joni Tulimau,SE Selasa (11/11/2026).

Pemandangan Umum dari Fraksi ini sangat special karena beryeoatan dengan HUT ke-15 Partai NasDem yang mengusung tema "Meneguhkan Restorasi, Menguatkan Bakti.

Fraksi NasDem mengawali dengan kutipan, "Anggaran adalah wajah politik sesungguhnya, ia berbicara jujur tentang keberpihakan, tentang siapa yang diutamakan, dan siapa yang diperjuangkan.

Fraksi NasDem mengaku mendukung tema pembangunan APBD 2027, yakni "Akselerasi transformasi ekonomi berbasis potensi lokal dan kawasan kepulauan. Namun, fraksi menyoroti struktur APBD yang masih didominasi belanja aparatur.

Dalam nota keuangan, belanja pegawai ditambah PPPK Paruh Waktu mencapai Rp.721,222 miliar lebih atau di atas 60 persen dari total pendapatan untuk aparatur.

"Upaya pencapaian kesejahteraan dan kemakmuran rakyat tidak mungkin tercapai apabila kebijakan daerah didominasi oleh belanja untuk aparatur.

Secara rinci, belanja pegawai 2027 ditargetkan Rp.623,321 miliar, naik 4,30 persen atau Rp.25,698 miliar dari APBD 2026 sebesar Rp.597,622 miliar. Fraksi meminta pemerintah menjelaskan kenaikan tersebut.

Belanja barang dan jasa juga dinilai cukup besar, yakni Rp.337,367 miliar termasuk alokasi untuk PPPK Paruh Waktu. Fraksi meminta rincian belanja barang dan jasa di luar PPPK Paruh Waktu.

Sementara belanja hibah sebesar Rp.25,101 miliar dinilai meningkat dan perlu penjelasan. Sebaliknya, belanja bantuan sosial justru turun dari Rp.2,486 miliar pada 2026 menjadi Rp.1,315 miliar pada 2027.

Fraksi NasDem juga menyoroti rendahnya realisasi APBD 2026. Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) hingga saat penyampaian nota keuangan baru mencapai 56,45 persen.

Fraksi menilai ada kelemahan dalam perencanaan dan pengelolaan sumber-sumber PAD dan meminta pemerintah menjelaskan capaian masing-masing objek PAD.

Realisasi belanja daerah 2026 juga baru mencapai 67,69 persen. Fraksi meminta penjelasan terkait capaian belanja modal, belanja tak terduga, hingga belanja transfer.

Untuk tahun 2027, pendapatan daerah diproyeksikan Rp.1,204 triliun, naik 13,57 persen atau Rp.143,970 miliar dibanding target 2026. Belanja daerah ditargetkan Rp1,200 triliun, naik 13,52 persen dari Rp1,057 triliun pada 2026.

Fraksi NasDem menegaskan, proyeksi pendapatan harus berbasis asumsi makro dan mikro yang realistis dan menolak jika membebani rakyat.

Fraksi NasDem menilai belanja modal, khususnya jalan, jaringan dan irigasi, meski meningkat tapi belum menggambarkan keseriusan pemerintah mengatasi kebutuhan infrastruktur di 18 kecamatan.

Fraksi juga mempertanyakan urgensi belanja modal tanah, apakah mendesak atau perintah pemerintah pusat.

Adapun pengeluaran pembiayaan 2027 sebesar Rp.4 miliar untuk penyertaan modal pada Bank NTT. Fraksi meminta penjelasan besaran modal daerah di Bank NTT dan besaran PAD yang diterima setiap tahun. Fraksi juga menyoroti tidak berfungsinya ATM Bank NTT di hampir semua titik kecuali di kantor cabang.

Sejumlah kebutuhan prioritas yang diusulkan fraksi antara lain lanjutan peningkatan jalan ruas Sp. Kalabahi - Sp. Awalaha, Lawahing - Toblang, Wolatang - Kebun Kopi, Awalaha - Omtel, Lingkar Pura, Alor Kecil - Awalaha, hingga jalan Moru - Maiwal dan Maiwal - Buraga.

Selain itu, SPAM di Kolana Utara, Lembur Timur, Petleng, Nur Benlelang, Waisika dan Kamot, pembangunan embung di Mademang, Langkuru dan Maritaing, normalisasi kali, pengadaan ternak, alsintan, bantuan UMKM, serta terminal air di Monbang, Kopidil, Pante Deere, Lawahing Otvai, Hulnani, Bampalola, Ladon, dan wilayah lain yang belum memiliki sumber mata air.

Fraksi juga meminta pemerintah mengevaluasi larangan pasokan kayu dari luar daerah, karena banyak hutan gundul di sekitar mata air sehingga sumber air mengering.

Di akhir pemandangan umum, Fraksi NasDem menyinggung percepatan pemulihan Bupati Alor. Fraksi menyebut salah satu rekomendasi adalah pengobatan ke Rumah Sakit Pusat Otak Nasional di Jakarta, namun hingga saat ini belum dilaksanakan.

Fraksi meminta penjelasan terbuka tentang keadaan dan keberadaan Bupati, serta menegaskan pentingnya kehadiran Bupati dalam Rapat Paripurna Pengambilan Keputusan.

Fraksi juga menyoroti tahapan lelang jabatan eselon II yang hingga kini belum ada kepastian dan meminta penjelasan resmi pemerintah.

Meski menyampaikan sejumlah catatan kritis, Fraksi Partai NasDem menyatakan menerima Rancangan APBD 2027 untuk selanjutnya dibahas bersama. Naskah ditandatangani Ketua Fraksi Deni Padabang dan Sekretaris Joni Tulimau, SE.

DT.W-0109